Myanmar (dulu bernama Burma) adalah salah satu negara paling kompleks di Asia Tenggara. Negara ini kaya akan etnis dan sejarah, tetapi juga menjadi tempat salah satu krisis kemanusiaan terpanjang dan terburuk di kawasan ini. Kombinasi antara persekusi minoritas Rohingya dan dominasi junta militer menciptakan penderitaan massal yang berlangsung puluhan tahun.

Akar Masalah Rohingya: Statelessness dan Diskriminasi

Rohingya adalah kelompok Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine (Arakan) di barat Myanmar. Meskipun akar sejarah mereka di wilayah tersebut dapat ditelusuri hingga berabad-abad, pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai “imigran Bengali” yang bukan penduduk asli.

  • 1982: Undang-undang kewarganegaraan Myanmar secara eksplisit mengecualikan Rohingya, membuat mereka menjadi salah satu populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia.
  • Tahun 1970-an–1990-an: Operasi militer berulang (seperti Operation Dragon King 1978) menyebabkan ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Diskriminasi sistematis mencakup pembatasan pergerakan, akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta kekerasan sporadis dari kelompok mayoritas Rakhine Buddhist.

Puncak Krisis 2017: “Genosida” atau “Ethnic Cleansing”

Pada 25 Agustus 2017, kelompok militan Rohingya (ARSA) menyerang pos-pos polisi. Militer Myanmar (Tatmadaw) merespons dengan operasi “pembersihan” skala besar.

Dalam waktu singkat:

  • Lebih dari 700.000–750.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
  • Ratusan desa dibakar.
  • Ribuan orang tewas (estimasi 6.700–24.000+ hanya dalam bulan pertama), termasuk laporan pemerkosaan massal dan pembunuhan.
  • PBB dan banyak organisasi hak asasi menyebutnya sebagai genosida atau pembersihan etnis dengan “genocidal intent”.

Saat ini (2026), sekitar 1,1 juta pengungsi Rohingya tinggal di kamp-kamp terbesar di dunia di Cox’s Bazar, Bangladesh. Repatriasi hampir tidak ada karena situasi di Myanmar tetap tidak aman.

Kudeta 2021: Junta Militer Kembali Berkuasa

Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi (NLD) yang baru saja memenangkan pemilu. Alasan resmi: tuduhan kecurangan pemilu (tidak terbukti secara independen).

Akibatnya:

  • Demonstrasi massal “Spring Revolution” ditindas dengan kekerasan.
  • Ribuan orang tewas, puluhan ribu ditangkap.
  • Muncul perlawanan bersenjata baru (People’s Defense Force/PDF) yang bergabung dengan kelompok etnis bersenjata (EAOs).
  • Perang saudara nasional meletus.

Hingga 2026, junta di bawah Min Aung Hlaing masih berkuasa meski kehilangan kendali atas banyak wilayah. Mereka menggelar pemilu yang dikecam sebagai sandiwara pada akhir 2025–awal 2026, dan Min Aung Hlaing bahkan dilantik sebagai presiden.

Situasi Saat Ini: Krisis Berlipat Ganda

Myanmar menghadapi:

  • Perang saudara terbesar sejak kemerdekaan.
  • 3,5 juta+ pengungsi internal dan jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan (sekitar 17–20 juta orang).
  • Ekonomi hancur, inflasi tinggi, dan infrastruktur rusak.
  • Rohingya yang tersisa di Rakhine masih menghadapi pembatasan berat.
  • Serangan udara junta yang sering menyasar warga sipil.

Krisis ini disebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara karena skalanya yang masif, dampak regional (pengungsi, perdagangan manusia, narkoba), dan kompleksitasnya yang melibatkan etnis, agama, militer, serta sumber daya.

Harapan yang Tipis

Meski ada perlawanan yang semakin kuat dari kelompok pro-demokrasi dan etnis, solusi politik komprehensif masih jauh. ASEAN kesulitan menyelesaikan krisis ini melalui “Five-Point Consensus” yang mandek. Komunitas internasional memberikan sanksi, tapi dampaknya terbatas.

Kesimpulan: Konflik Myanmar bukan hanya soal Rohingya atau kudeta 2021 semata. Ini adalah akumulasi puluhan tahun otoritarianisme militer, nasionalisme etnis, dan kegagalan membangun negara yang inklusif. Selama akar masalah — terutama hak kewarganegaraan Rohingya dan dominasi militer — tidak diselesaikan, perdamaian yang berkelanjutan akan sulit tercapai.

Krisis ini mengingatkan kita betapa rapuhnya demokrasi dan betapa mahalnya harga yang dibayar warga sipil ketika militer mendominasi politik.

Referensi utama: Laporan PBB, UNHCR, Amnesty International, dan sumber berita terpercaya (per 2026).