Bagaimana Kolonialisme Belanda Menciptakan Konflik Etnis di Indonesia: Sejarah Singkat

Kolonialisme Belanda di Nusantara bukan hanya soal rempah-rempah dan kekayaan alam. Salah satu warisan paling berbahaya yang ditinggalkan adalah politik pecah belah (divide et impera) yang sengaja menciptakan dan mempertajam konflik etnis, agama, serta status sosial. Strategi ini membuat masyarakat Indonesia sulit bersatu melawan penjajah.

Awal Mula: VOC dan Politik Adu Domba

Sejak abad ke-17, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) menerapkan strategi klasik divide et impera. Mereka tidak menaklukkan Nusantara dengan kekuatan militer semata, melainkan dengan memanfaatkan dan memperburuk konflik internal antar kerajaan.

Contoh klasik:

  • Di Mataram, VOC memanfaatkan perang saudara dan perpecahan antara Susuhunan dan para pangeran, menghasilkan Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi kerajaan menjadi Surakarta dan Yogyakarta.
  • Di Makassar, mereka memihak satu pihak dalam konflik lokal untuk menaklukkan Kesultanan Gowa.
  • Di Sumatra, Belanda ikut campur dalam Perang Padri dengan mendukung salah satu faksi.⁠Rjfahuinib

Dengan cara ini, Belanda membuat kerajaan-kerajaan lokal saling lemah dan bergantung pada mereka.

Sistem Rasial yang Mempertajam Pembagian

Pada abad ke-19, setelah VOC bangkrut dan pemerintah kolonial Belanda mengambil alih langsung, strategi ini semakin sistematis melalui struktur sosial rasial yang kaku:

  • Eropa (Belanda dan keturunan) → Kelas tertinggi dengan hak penuh.
  • Timur Asing (Tionghoa, Arab, India) → Kelas menengah, sering dijadikan “tengkulak” atau perantara ekonomi.
  • Pribumi (Inlander) → Kelas terendah, menjadi buruh murah dan petani tanam paksa (cultuurstelsel).⁠Wikipedia

Sistem hukum juga terpisah berdasarkan ras. Pribumi dibagi lagi berdasarkan etnis dan agama. Belanda sengaja merekrut tentara dari kelompok tertentu (seperti Ambonese Kristen atau Manadonese) untuk melawan kelompok pribumi lain. Ini menciptakan stereotip dan permusuhan antar etnis yang bertahan hingga kini.⁠Facebook

Dampak Jangka Panjang terhadap Konflik Etnis

Politik ini menciptakan benih konflik etnis yang meledak setelah kemerdekaan:

  • Sentimen anti-Tionghoa — Karena posisi mereka sebagai “middleman” ekonomi kolonial, Tionghoa sering dijadikan kambing hitam.
  • Konflik di Maluku — Perekrutan tentara Ambonese Kristen menciptakan perpecahan agama dan etnis yang meledak pada 1999-2002.
  • Papua dan daerah terluar — Politik “pemisahan” wilayah dan etnis yang diterapkan Belanda hingga akhir kolonialisme.
  • Polarisasi Jawa vs Luar Jawa — Karena fokus eksploitasi utama di Jawa, sementara daerah lain dijadikan sumber tenaga kerja atau bahan mentah.

Belanda juga menerapkan migrasi buruh (transmigrasi awal) untuk perkebunan di Sumatera, yang mencampurkan etnis Jawa, Sunda, Batak, Minang, dll., tapi tanpa integrasi yang kuat — sehingga kerap menimbulkan ketegangan lokal.⁠Digilib.unimed

Kesimpulan: Warisan yang Masih Hidup

Kolonialisme Belanda tidak menciptakan keberagaman etnis Indonesia (yang memang sudah ada sejak lama), tetapi mempertajam dan mempolitisasi perbedaan itu untuk kepentingan kekuasaan. Mereka mengubah keberagaman menjadi alat pembagian, bukan kekuatan persatuan.

Warisan ini masih terasa hingga hari ini dalam bentuk politik identitas, stereotip etnis, dan kerentanan terhadap provokasi SARA. Memahami sejarah ini penting agar kita tidak terus menjadi korban politik pecah belah, baik dari luar maupun dari dalam sendiri.

“Divide et impera” mungkin sudah berakhir secara formal, tapi virusnya masih sesekali muncul di panggung politik Indonesia modern.